KPU Evaluasi Waktu Bertanya di Debat Capres

image-gnews
Suasana saat debat cawapres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, 17 Maret 2019. Debat ketiga ini yang hanya diikuti oleh Calon Wakil Presiden tersebut mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana saat debat cawapres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, 17 Maret 2019. Debat ketiga ini yang hanya diikuti oleh Calon Wakil Presiden tersebut mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut salah satu evaluasi dari pelaksaan Debat Capres ketiga pada 17 Maret 2019 adalah soal waktu bertanya antara Ma'ruf Amin - Sandiaga Uno. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan jatah delapan menit untuk debat antar pasangan akan diatur ketat.

Baca: Ini Alasan BPN Prabowo Tolak Metro TV di Debat Capres 30 Maret

Supaya, kata Wahyu, ada keadilan masing-masing kandidat dalam menyampaikan pandangannya atau menjawab pertanyaan dari kandidat lain. "Diatur melalui moderator," ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat,  Jumat, 22 Maret 2019.
 
Prinsip berkeadilan, kata Wahyu, menjadi prioritas dari durasi delapan menit yang disediakan kepada masing-masing kandidat pada debat capres keempat. 
"Itu lah peran moderator menjadi lebih strategis, untuk mengatur lalu lintas debat," ujar Wahyu. 
 
Menurut dia, mekanisme debat antar kandidat itu berada di segmen keempat dan kelima. Kedua segmen itu formatnya berupa tanya jawab antar kandidat. "Sesi 4 dan sesi 5 itu hanya untuk membedakan tema yang diangkat, kan ada 4 tema, sehingga sesi 4 itu pertanyaan antar kandidat untuk dua tema, sesi 5 pertanyaan antar kandidat untuk dua tema yang lain," ujar dia.
 
Tema debat keempat adalah ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Lokasi debat capres keempat akan dilaksanakan di Hotel Shangri-La pada 30 Maret 2019.
 
Hal lain dibahas dalam rapat evaluasi yakni jumlah penonton. Menurut Wahyu, jumlah akan ditambah. KPU kemungkinan akan mengundang 500 orang. "Masing-masin TKN dan BPN dialokasi 100-100, 300 orang undangan KPU," kata dia.
 
Pada kesempatan yang sama, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Badja mengatakan ada beberapa kritik terhadap debat ketiga. Salah satunya mengenai pengaturan format tanya jawab antar kandidat yang dialokasikan delapan menit.
 
Format tanya jawab antar kandidat ini berada di segmen keempat dan kelima, ke depannya durasi waktu tiap kandidat dibatasi dua menit untuk saling menanggapi. "Jadi peran moderator akan sangat berpengaruh pada segmen keempat dan kelima," ujar Badja di Kantor KPU, Jumat, 22 Maret 2019.
 
 
Menurut dia, masukan dari TKN Jokowi - Ma'aruf dan BPN Prabowo - Sandiaga cukup masuk akal. Jadi evaluasi dari debat capres ketiga menjadi masukan untuk persiapan debat keempat. "Debat ketiga ini jadi role model untuk debat keempat ini," papar dia.
 
Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

12 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.


Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

12 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.


KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

12 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg


Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

13 jam lalu

Warga Papua dengan pakaian tradisional dari suku yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua, saat berpartisipasi dalam pemilihan presiden di TPS 21, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, 9 Juli 2014. TEMPO/Cunding Levi
Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.


Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

14 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.


Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

17 jam lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

3 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.